JAKARTA, KOMPAS.com — Isu ekonomi terlalu mendominasi visi
dan program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga
pada Pemilu Presiden 2009. Persoalan konsolidasi demokrasi dan penataan sistem
bernegara yang belum tuntas sejak reformasi cenderung terabaikan.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Jimly Asshiddiqie di sela acara Maklumat Politik ICMI Menghadapi Pemilu Presiden 2009 di Jakarta, Selasa (26/5).
Turut hadir antara lain Ketua Presidium ICMI Muslimin Nasution, Sekretaris Jenderal ICMI Agus Salim Dasuki, dan tokoh ICMI, Marwah Daud Ibrahim.
Persoalan konsolidasi demokrasi tidak menjadi prioritas pasangan capres-cawapres. Selain tidak populer, isu itu juga tidak menarik untuk dijual guna menggalang dukungan masyarakat.
”Padahal, ekonomi tidak akan berkembang kalau sistem negara tidak ditata dan diawasi,” ungkap Jimly. Jika konsolidasi demokrasi tidak bisa dilakukan pemerintahan hasil Pemilu 2009, lanjutnya, pelaksanaan demokrasi sesudah tahun 2014 tidak akan menghasilkan apa-apa.
Konsolidasi demokrasi
Struktur bernegara yang dihasilkan dari proses demokrasi akan merusak diri sendiri dan kebebasan yang didapat masyarakat juga hanya sekadar bebas tanpa makna.
Hasil akhirnya, demokrasi yang dilaksanakan tidak akan mampu menyejahterakan masyarakat. Muslimin menambahkan, tanpa konsolidasi demokrasi, kepercayaan masyarakat pada demokrasi dapat memudar.
Terlebih lagi saat ini semangat antidemokrasi mulai menguat di masyarakat. Sudah 11 tahun reformasi, pemerintahan yang ada belum juga menyelesaikan persoalan bangsa.
Persoalan bernegara yang masih mengalami ganjalan antara lain dalam penataan sistem bernegara dengan munculnya lembaga-lembaga pemerintah baru yang tidak efektif, hubungan pemerintah pusat dan daerah, hubungan antarcabang kekuasaan negara, serta reformasi lembaga peradilan dan hukum.
Untuk itu, kata Jimly, siapa pun pasangan yang terpilih dalam pemilu harus memiliki dukungan mayoritas di DPR. Tanpa dukungan mayoritas, sulit mendapat pemerintahan yang efektif demi konsolidasi demokrasi.
Secara terpisah, ekonom Chatib Basri dan Raden Pardede serta Direktur Eksekutif The Indonesian Center for Responsive Politics Bara Hasibuan meminta agar pertentangan paham neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan dihentikan.
Chatib dan Raden mengatakan, kecaman terhadap neoliberalisme menunjukkan ketidakpahaman pengecam terhadap paham itu. ”Semua ideologi ekonomi bertujuan mulia, menyejahterakan rakyat. Tinggal bagaimana orang yang melakukan,” ujar Raden. (MZW/ HAM)
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Jimly Asshiddiqie di sela acara Maklumat Politik ICMI Menghadapi Pemilu Presiden 2009 di Jakarta, Selasa (26/5).
Turut hadir antara lain Ketua Presidium ICMI Muslimin Nasution, Sekretaris Jenderal ICMI Agus Salim Dasuki, dan tokoh ICMI, Marwah Daud Ibrahim.
Persoalan konsolidasi demokrasi tidak menjadi prioritas pasangan capres-cawapres. Selain tidak populer, isu itu juga tidak menarik untuk dijual guna menggalang dukungan masyarakat.
”Padahal, ekonomi tidak akan berkembang kalau sistem negara tidak ditata dan diawasi,” ungkap Jimly. Jika konsolidasi demokrasi tidak bisa dilakukan pemerintahan hasil Pemilu 2009, lanjutnya, pelaksanaan demokrasi sesudah tahun 2014 tidak akan menghasilkan apa-apa.
Konsolidasi demokrasi
Struktur bernegara yang dihasilkan dari proses demokrasi akan merusak diri sendiri dan kebebasan yang didapat masyarakat juga hanya sekadar bebas tanpa makna.
Hasil akhirnya, demokrasi yang dilaksanakan tidak akan mampu menyejahterakan masyarakat. Muslimin menambahkan, tanpa konsolidasi demokrasi, kepercayaan masyarakat pada demokrasi dapat memudar.
Terlebih lagi saat ini semangat antidemokrasi mulai menguat di masyarakat. Sudah 11 tahun reformasi, pemerintahan yang ada belum juga menyelesaikan persoalan bangsa.
Persoalan bernegara yang masih mengalami ganjalan antara lain dalam penataan sistem bernegara dengan munculnya lembaga-lembaga pemerintah baru yang tidak efektif, hubungan pemerintah pusat dan daerah, hubungan antarcabang kekuasaan negara, serta reformasi lembaga peradilan dan hukum.
Untuk itu, kata Jimly, siapa pun pasangan yang terpilih dalam pemilu harus memiliki dukungan mayoritas di DPR. Tanpa dukungan mayoritas, sulit mendapat pemerintahan yang efektif demi konsolidasi demokrasi.
Secara terpisah, ekonom Chatib Basri dan Raden Pardede serta Direktur Eksekutif The Indonesian Center for Responsive Politics Bara Hasibuan meminta agar pertentangan paham neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan dihentikan.
Chatib dan Raden mengatakan, kecaman terhadap neoliberalisme menunjukkan ketidakpahaman pengecam terhadap paham itu. ”Semua ideologi ekonomi bertujuan mulia, menyejahterakan rakyat. Tinggal bagaimana orang yang melakukan,” ujar Raden. (MZW/ HAM)
Kerangka penulisan berita :
1. Topik
Agenda ekonomi para capres dalam menata ekonomi kedepan
2. Masalah dan Subtopik
Bagaimana isu ekonomi yang diusung oleh para capres.
Subtopik;
- Kecenderungan para capres memprioritaskan isu ekonomi dalam visi misi kerja mereka.
- Kekeliruan paradigma masyarakat dalam menyikapi isu ekonomi.
- Munculnya permasalahan baru diluar isu ekonomi yang perlu diperhatikan seperti masalah birokrasi pemerintahan.
3. Signifikansi/Kemaknawian
Agar Pembaca mengetahui agenda ekonomi para capres dan permasalahannya.
4. Pola Tulisan
Dalam tulisan ini menggunakan pola tulisan kronologis. Penulis mencoba memaparkan paradigma pemikiran agenda ekonomi para capres, yang berkembang dimasyarakat. Disamping itu penulis mencoba menulis kronologis kejadian yang berkaitan dengan pemberitaannya, anatar lain mengenai seminar Maklumat Politik ICMI Menghadapi Pemilu Presiden 2009 di Jakarta.
